Jl. Ade Irma Nasution, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121 Telp. 354221 Fax. 350977
Pencarian
Polling
Bagaimana menurut anda pelayanan di Inspektorat Provinsi ?
Sangat Bagus (47.1%)
Bagus (23.5%)
Cukup Bagus (8.8%)
Kurang Bagus (20.6%)

Sumsel Dukung Kesbangpol dan Inspektorat Diambil Alih Kemendagri

Minggu, 22 November 2015 (06:55)

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengambil alih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tangan Pemerintah Daerah (Pemda). Tak cuma Kesbangpol, bahkan Inspektorat juga dianggap penting untuk diikutsertakan.

Asisten I Gubernur Sumsel bidang Pemerintahan, Ikhwanuddin mengatakan, dua lembaga itu merupakan sektor penting menjaga stabilitas dan pembinaan birokrat. Jika tetap dibiarkan berada di bawah Pemda, Ikhwanuddin menilai Kesbangpol dan Inspektorat tak bisa bersih dari kepentingan penguasa.

"Pimpinan Kesbangpol dan Inspektorat dilantik oleh Kepala Daerah. Arah kerjanya pun tergantung dengan si kepala daerah, padahal dua lembaga itu harus profesional dan berprinsip. Yang selama ini terjadi, Kesbangpol dan Inspektorat selalu rawan terhadap konflik kepentingan," ujarnya, Jumat (22/5).

Ikhwanuddin menjelaskan, Kesbangpol memiliki tugas pemerintahan umum yang harus selaras dari tingkat kabupaten atau kota hingga pusat. Namun kenyataannya hal itu sulit terjadi, terlebih saat kepala daerah yang melantik pimpinan dua lembaga memiliki warna partai yang berbeda.

"Kepala daerah melantik Kesbangpol, dan dibiayai oleh APBD. Geraknya harus nurut. Ketika warna partai Bupati atau Walikota daerah M berwarna biru tapi Gubernur kuning, Kesbangpol-nya pun jadi berbeda. Laporan, tugas dan koordinasi dari tingkat bawah ke atas tidak objektif lagi karena berbeda warna partai," katanya.

Jika Kesbangpol tidak mengikuti arah kepala daerah, pimpinannya pasti diganti. Geraknya pun harus menyesuaikan tanpa memiliki prinsip, apalagi bekerja secara profesional. Kesbangpol yang berkutat dengan urusan politik dan harus bersikap netral, akhirnya menjadi kendaraan untuk melancarkan aksi politik.

"Kalau sudah masuk dan bercampur ke urusan politik kepala daerahnya, Kesbangpol harus loyal. Makanya, saya mendukung agar Kesbangpol segera diambil Mendagri menjadi instansi vertikal. Agar tidak terkontaminasi dan diintervensi lagi," jelasnya

 
Copyright Inspektorat Sumatera Selatan 2015